Skip to main content

Rupiah Kian Menguat

Penguatan rupiah untuk pelunasan pajak (kurs beli) masih berlanjut untuk satu pekan ke depan. Namun, kali ini, rupiah dipatok melemah terhadap tiga mata uang asing yakni dolar Australia, dolar Kanada, dan Kroner Norwegia.
Nilai kurs pajak untuk setiap US$1 untuk periode 16 Januari 2019—22 Januari 2019, berada di level Rp14.101. Angka ini tercatat melanjutkan penurunan dari posisi pekan lalu yang dipatok senilai Rp14.253 per dolar Amerika Serikat (AS).
Penguatan rupiah juga berlaku terhadap dolar Singapura yang dipatok pada posisi Rp10.411,89. Posisi yang tercatat lebih rendah dari minggu lalu yang berada di level Rp10.476,31 per dolar Singapura. Selengkapnya hanya di News DDTC dengan judul Penguatan Rupiah Berlanjut

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tidak Digaji Separuh Petugas Pajak AS Dipekerjakan

Otoritas Pajak Amerika Serikat (Internal Revenue Service/IRS) berencana memanggil kembali setengah karyawannya untuk bekerja, meskipun penutupan sebagian pemerintahan masih berlangsung. Melansir  National Public Radio,  Departemen Keuangan AS mengumumkan penarikan setengah pegawai IRS atau sekitar 46.000 untuk bekerja pada musim pengarsipan pajak ( tax filing season ). Langkah ini tetap dijalankan meski penutupan sebagian pemerintahan ( government shutdown ) masih berlangsung.
Post a Comment
Read more

Ada Apa Dengan P3B Finlandia & Portugal Tiba-tiba Diakhiri

Perjanjian pajak antara Finlandia dan Portugal resmi berakhir mulai 1 Januari 2019. Berakhirnya  tax treaty  memberi angin segar pada pemerintah Finlandia. Pemerintah Finlandia mengeluarkan pemberitahuan untuk mengakhiri perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) 1970 dengan Portugal pada Juni 2018. Ini dikarenakan perjanjian itu dianggap tidak konsisten dengan kebijakan perjanjian pajak Finlandia saat ini.
Post a Comment
Read more

MEnurut DJP Untuk Masuk Marketplace NPWP Bukan Penghalang

Ditjen Pajak kembali menegaskan ketentuan ber-NPWP dalam beleid perlakuan perpajakan transaksi  e-commerce  tidak akan mengerem kemajuan sektor perdagangan yang bersangkutan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama memastikan ketentuan terkait nomor pokok wajib pajak (NPWP) dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.210/2018 tidak kaku. Ada opsi lain berupa penyerahan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Post a Comment
Read more